Penting! Mengenai DAPODIK, Tunjangan Profesi Serta Aplikasi DHGTK ~ Secercah Ilmu

Salam semangat buat Guru-guru semuanya serta rekan-rekan operator, informasi kali ini admin ingin berbagi mengenai Dapodik, Tunjangan Profesi serta DHGTK.

Berdasarkan regulasi terbaru yaitu Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 terkait Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru, berikut ini disampaikan beberapa perubahan vital kebijakan dari Kemdikbud atas regulasi sebelumnya. Mohon dapat dipahami dan dicermati dengan seksama untuk dilaksanakan pada Triwulan 2 Tahun Pelajaran 2018/2019.

1. Mekanisme Penerbitan SKTP

Operator Sekolah memperbaharui data guru dengan benar melalui aplikasi Dapodik, terutama Data Sekolah Induk, Beban Kerja, Gol/Masa Kerja, NUPTK, Tanggal Lahir dan Status Kepegawaian.
Guru yang bersangkutan WAJIB memastikan bahwa data yang dikirimkan ke dapodik telah diinput dengan benar.
Data yang didisi oleh Operator sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru yang bersangkutan.
Guru yang bersangkutan dapat memantau datanya memlalui website ataupun smartphone.
Apabila ditemukan data yang tidak sesuai, guru yang bersangkutan dapat memperbaikinya melalui dapodik sebelum SKTP terbit.
Guru WAJIB memastikan nominal gaji pokok terakhir dengan benar.
Semua info yang tercantum dalam info GTK telah dinyatakan kebenarannya dalam Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang telah disetujui Kepala Sekolah pada saat Sinkronisasi Dapodik.
Dapodik WAJIB sudh harus diisi bulan Januari s/d Februari untuk SK Semester 1, dan Juli s/d Agustus untuk SK Semester 2.
Aplikasi Daftar Hadir GTK (DHGTK) efek berlaku mulai Tahun Ajaran 2018/2019.

Baca Juga : Panduan Penggunaan Dapodik Online 2019

Baca Juga : Panduan Dapodik Penggunaan Dapodik PAUD Offline 2019 v.3.3.0 T.A 2018/2019

2. Cuti Guru

Guru yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit, dan berhak dibayarkan sertifikasinya dengan ketentuan, guru harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter sesuai Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017.
Guru yang menggunakan cuti alasan penting paling lama 1 bulan berhak mendapatkan cuti alasan penting dan berhak dibayarkan sertifikasinya dengan ketentuan guru harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberika cuti sesuai Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017.
Guru yang melaksanakan ibadah haji, dapat dibayarkan tunjangan profesinya apabila yang bersangkutan melaksanakan ibadah haji untuk yang pertama kalinya.
Apabila guru yang bersangkutan tidak mengajar lebih dari 14 hari karena cuti sakit atau lebih dari 1 bulan karena cuti alasan penting sesuai DHGTK maka sertifikasinya tidak dapat dibayarkan. Dengan demikian, harus diperhatikan, tidak boleh lebih dan tidak boleh molor.

Tersebut diatas tidak berlaku untuk izin biasa di luar cuti sakit dan alasan penting.

Baca Juga: Kenapa Hari Libur serta Inputan Kalender Sekolah Tidak Terbaca di DHGTK?

Baca Juga: Tanya Jawab Seputar DHGTK

Baca Juga: Pentingkah Mencetak SPTJM di Setiap Bulan?

Baca Juga: Cara Membuat Akun Kepsek untuk Login DHGTK 2018

3. Kekurangan Pembayaran Akibat Kenaikan Gaji Berkala
/ Kenaikan Pangkat

Apabila terdapat kenaikan gaji berkala dan atau kenaikan pangkat setelah terbitnya SKTP Semester 1, maka kekurangan pembayaran akan diakomodir pada SKTP Semester 2 tahun berjalan. Demikian pula sebaliknya.

4. Penghentian Pembayaran Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) tidak dibayarkan jika:

Meninggal dunia.
Mencapai batas pensiun, Guru yang memiliki jabatan fungsional guru batas usia pensiunnya 60 tahun. Bagi guru yang memiliki jabatan fungsional pengawas sekolah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
Dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.
Tugas belajar (tidak dibayarkan pada bulan berkenaan).
Tidak melaksanakan tugas/tidak mengajar/meninggalkan tugas mengajar tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan paling banyak 3 hari berturut-turut atau kumulatif 5 hari dalam satu bulan, tidak dibayarkan pada bulan berkenaan. Yang perlu digaris bawahi pada poin ini, tidak masuk lebih dari 3 hari, atau akumulasi 5 hari dalam sebulan, maka sertifikasinya tidak dapat dibayarkan.

Ingat:

Aplikasi DHGTK Wajib digunakan mulai Tahun Ajaran 2018/2019
Dapodik WAJIB sudh harus diisi bulan Januari s/d Februari untuk SK Semester 1, dan Juli s/d Agustus untuk SK Semester 2.

Pembayaran tambahan penghasilan non sertifikasi tidak dibayarkan jika:
Meninggal dunia, berusia 60 tahun, pensiun sendiri, tugas belajar.

Demikianlah informasi yang dapat admin sampaikan, yang bersumberkan dari berbagi informasi di Group WA. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya dan terimakasih.