Salam semangat buat semuanya, pada postingan kali ini admin ingin berbagi informasi mengenai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Kompetensi dalam Rangka Pengembangan Karier Bagi Guru Pendidikan Dasar Melalui Pelatihan Kurikulum 2013.
Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) memberikan fasilitas pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru dan tenaga kependidikan di 75.967 sekolah, sasaran yang akan mengimplemenyasikan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2018/2019.
Untuk jenjang pendidikan dasar, pelatihan akan dilakukan untuk 54.493 SD, 14.257 SMP.
Pelaksanaan Pelatihan Kurikulum 2013 diselenggarakan secara rerkoordinasi antara Ditjen GTK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen GTK dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
Selanjutnya, Apa sih Maksud dari Bantuan Pemerintah dalam Petunjuk Pelaksanaan?
Bantuan Pemerintah dalam Petunjuk Pelaksaanaan adalah dana bantuan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada sekolah inti untuk melaksanakan pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar.
Tujuan Bantuan Pemerintah
Adapun tujuan dari bantuan pemerintah tersebut adalah menyelenggarakan Pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru sasaran yang dilaksanakan di sekolah inti guna meingkatkan kompetensi guru dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013.
Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
1. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
2. Memiliki surat izin penyelenggaraan pendidikan dan akta notaris pendirian yayasan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
3. Ditetapkan sebagai sekolah inti penerima bantuan pemerintah oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (dapat diunduk di SIMPKB)
4. Mempunyai rekening yang masih aktif di bank Pemerintah atau bank mitra Pemerintah atas nama sekolah inti
5. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPp atas nama sekolah inti.
Untuk keterangan selanjutnya, silahkan rekan-rekan Unduh atau baca Petunjuk Pelaksanaan di bawah ini.
Untuk keterangan selanjutnya, silahkan rekan-rekan Unduh atau baca Petunjuk Pelaksanaan di bawah ini.
Demikianlah informasi yang dapat admin bagikan, semoga bermanfaat.
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan topik pembahasan. Terimakasih. ConversionConversion EmoticonEmoticon